Macam-macam Orang yang Disita Hartanya

Mereka  yang disita hartanya  terbagi menjadi dua golongan sebagai berikut :

  1. Golongan yang pertama adalah mereka yang disita hartanya demi kebaikan mereka sendiri yaitu ada tiga orang :
  • Seorang anak kecil,
  • Orang gila
  • Seorang safîh (idiot/bodoh).

Maka mereka yang disebutkan disita hartanya demi kebaikan harta mereka sendiri supaya tidak ditipu dan dirugikan oleh orang lain .

  1. Golongan yang kedua adalah mereka yang disita hartanya demi kebaikan  orang lain,  ada lima orang yaitu  :
  • Seorang yang bangkrut,
  • Seorang budak,
  • Seorang murtad,
  • Seorang yang sakit
  • Seorang yang menggadaikan harta karena hutangnya

Maka mereka yang tersebut di atas disita hartanya demi kebaikan harta orang lain.

Sedangkan penjelasan personilnya serta hukumnya adalah sebagai berikut :

1.      Anak Kecil

Yang dimaksudkan dengan anak kecil disini adalah seorang yang belum mencapai batas baligh baik sudah mumayyiz ataupun belum mumayyiz

1)      Hukum Penyitaan Harta Anak Kecil

Penyitaan dari harta anak kecil berlaku dengan sendirinya tanpa menunggu pengumuman atau keputusan dari seorang  hakim setempat sebagaimana orang gila, dan akan terlepas hukum penyitaannya tersebut juga dengan sendirinya yaitu kapan dia sudah baligh maka dengan sendirinya dia terlepas dari hukum penyitaan hartanya, sedangkan seorang anak dihukumi baligh jika telah terjadi kepadanya satu dari tiga hal berikut ini :

  • Jika anak tersebut baik laki-laki atau perempuan telah pernah mengeluarkan air sperma baik tidak disengaja seperti karena mimpi basah atau disengaja seperti mengeluarkannya melalui onani atau masturbasi atau dengan cara lainnya, sehingga kapan seorang anak telah mengeluarkan air sperma maka dia terlepas dari hukum penyitaaan hartanya dan dia bebas bertindak apapun berkaitan dengan hartanya tersebut.
  • Jika anak tersebut telah berumur 15 tahun dengan hitungan tahun hijriyah bukan dengan tahun masehi, sehingga kapan seorang anak telah genap berumur 15 tahun hijriyah maka secara otomatis dia terlepas dari hukum penyitaan hartanya sehingga dia bebas bertindak apapun terkait dengan hartanya tersebut.
  • Jika seorang anak perempuan telah mengalami menstruasi / haid, sehingga kapan seorang anak perempuan mengalami haidnya yang pertama maka secara otomatis terlepas pula hukum penyitaan dalam hartanya dan dia bebas bertindak apapun berkaitan dengan hartanya tersebut.

Dan jika seorang anak telah baligh dalam keadaan tidak safîh (idiot) maka begitulah hukumnya seperti di atas (dia bebas bertindak apapun dalam hartanya) akan tetapi jika dia baligh dalam keadaan idiot (bodoh tidak dapat menggunakan harta dengan benar) maka bersambung dan berlanjut hukum penyitaan hartanya yaitu dari penyitaan hartanya karena dia masih kecil kepada penyitaan hartanya karena dia seorang yang idiot, tanpa pengumuman dan keputusan hakim, adapun jika dia baligh dalam keadaan rosyd (dapat menggunakan hartanya dengan benar) kemudian setelah itu dia menjadi safîh (idiot) maka penyitaan hartanya memerlukan keputusan dan pengumuman dari hakim .

2)      Hukum Transaksi/tindakan yang Dilakukan Oleh Anak Kecil

Segala macam tindakan dan transaksi dari anak kecil dihukumi tidak sah baik berkaitan dengan harta atau lainya karena anak kecil itu tercabutkan darinya wilayah serta ibaratnya, sehingga apapun ucapannya tidak dianggap oleh syari’ begitu pula semua macam tindakan dan transaksinya, sehingga seorang anak kecil tidak dapat dijadikan sebagai seorang hakim, atau sebagai seorang wali nikah dari seorang wanita dll .Dan juga dihukumi tidak sah segala macam tindakan dan transaksi yang berkaitan dengan hartanya baik hal itu dengan cara jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain.

Memang ada sebagian ulama yang menganggap sah jual belinya jika dengan seizin walinya, dan adapula yang menghukumi sah jual belinya jika dalam barang-barang yang remeh yang tidak bernilai mahal walaupun tanpa izin dari walinya, akan tetapi yang muktamad hukum  bertransaksi dengan anak kecil tidak sah walaupun dengan seizin dari walinya atau dalam barang-barang yang remeh.

Dan jika sudah terlanjur terjadi transaksi dengan anak kecil jika masih ada pada dirinya barang tersebut maka diambil darinya akan tetapi jika sudah tidak ada padanya maka tidak dapat dipertanggungkan kepada walinya dengan meminta ganti rugi kepadanya karena yang patut disalahkan adalah orang yang melakukan transaksi dengannya di mana seharusnya jika dia tahu dia seorang anak maka tidak bertransaksi dengannya, akan tetapi dikecualikan dua hal maka tindakannya tersebut dihukumi sah yaitu sebagai berikut :

  • Jika si anak tersebut memberikan izin untuk memasuki rumah maka boleh memasukinya dengan izin dari anak tersebut.
  • Jika si anak tersebut membawakan hadiah dari seseorang maka boleh menerimanya asalkan anak itu dapat dipercaya dan tidak pernah membohonginya.

3)      Hukum Ibadahnya

Adapun tindakannya dalam ibadah jika dia sudah mencapai batas mumayyiz yaitu seorang anak yang telah berumur tujuh tahun dengan hitungan tahun hijriyah dan dia sudah dapat makan dan minum sendiri serta dapat melakukan istinja’/cebok sendiri, maka hukumnya adalah sah dan pahalanya dicatat  untuknya dan untuk wali yang memerintahkannya.

Dan jika dia belum mencapai batas mumayyiz maka ibadahnya pun dihukumi tidak sah.

4)      Hukum Nikahnya

Sedangkan hukum nikah dari seorang anak jika tanpa izin dari walinya maka hukumnya tidak sah, adapun jika dengan izin walinya maka sah asalkan walinya adalah ayah atau kakeknya dari sebelah ayah dan walinya tersebut yang menerima akad nikahnya tersebut bukan anak itu.

5)      Siapakah Wali Dari Seorang Anak ?

Sedangkan yang dimaksudkan dengan wali sebagai pengurus dari seorang anak kecil begitu pula dari orang gila dan safîh (idiot/bodoh) adalah sebagai berikut :

  • Ayah kandungnya, dan jika tidak ada karena telah meninggal maka kakeknya dan sama sekali ibu dari anak tersebut tidak dapat menjadi wali dari anaknya itu .
  • Kakek dari pihak ayah, atau ayah dari ayah kandungnya lalu kalau tidak ada maka ayah dari kakek tersebut dan begitu seterusnya dan sama sekali tidak berhak menjadi wali dari seorang anak saudara dari anak tersebut, walaupun sudah dewasa begitu pula anak saudaranya (keponakan) ataupun pamannya, jadi  jika kakeknya tidak ada maka walinya adalah :
  • Wassiy dari ayah atau kakeknya, yaitu seorang yang diberi wasiat dan dipercayakan oleh ayah atau kakek tersebut sebelum dia meninggal dunia untuk mengurusi anaknya itu, dan jika ayah atau kakeknya tidak mengangkat seorang wassiy maka yang berhak untuk menjadi walinya adalah:
  • Hakim yang berada dalam kota tempat anak itu tinggal, atau yang diberikan mandat oleh hakim tersebut untuk mengurusinya yang disebut dengan qoyyim.

Maka wali dari seorang anak yang tersebut di atas secara tertib yang paling berhak mengurusi harta dari anak itu, dan harus bertindak dengan tindakan yang menguntungkan hartanya dan bukan justru merugikannya, serta menjaga hartanya itu dan mengembangkannya dan dia pula nantinya yang mengeluarkan zakat dari hartanya jika telah wajib.

Dan dengan diambil dari hartanya segala keperluan yang  menjadi  keperluan dari anak tersebut akan tetapi harus dengan hati hati dan yang menjadi kemaslahatan bagi hartanya, dan tidak diperbolehkan bagi wali anak itu untuk menjual hartanya yang berupa harta tidak bergerak seperti tanah, rumah dan lain-lain kecuali  jika dengan menjualnya akan mendapatkan  suatu keuntungan berlipat atau karena suatu keperluan yang sangat mendesak.

6)      Kapankah Hukum Penyitaan Harta Anak Kecil Terlepas Darinya ?

Kapan anak tersebut telah baligh dengan mengalami salah satu dari tiga hal tanda-tanda kebalighan seorang anak (jika telah mengeluarkan air sperma, jika telah genap berumur 15 tahun dan jika telah mengalami haid/menstruasi) maka secara otomatis akan terlepas hukum penyitaan terhadap harta anak kecil itu, sehingga segala transaksinya terkait dengan hartanya dihukumi sah walaupun walinya tidak menyetujuinya.

Dan sebaiknya setelah itu mulailah sedikit demi sedikit wali dari anak tersebut menyerahkan hartanya tersebut kepada anak itu, yaitu kapan dipandangnya anak tersebut telah dapat mengurus diri sendiri dan  jangan langsung memberikannya supaya tidak mengalami kerugian dan habis hartanya karena tindakannya yang masih labil dan belum pengalaman itu.

2.      Orang Gila

Yang dimaksudkan dengan orang gila disini adalah seseorang yang terkena dengan penyakit gila baik laki maupun perempuan apapun sebabnya, sehingga  kapan seseorang terjangkit penyakit gila maka hartanya disita.

1)      Hukum Penyitaan Harta Orang Gila

Sedangkan orang kedua yang disita hartanya demi kebaikan dan demi menjaga kelestarian  hartanya supaya tidak dirugikan orang lain adalah harta dari orang gila.

Sedangkan hukum penyitannya juga tidak memerlukan pengumuman serta keputusan dari seorang hakim akan tetapi dengan sendirinya kapan seseorang itu gila maka otomatis hartanya disita oleh syari’ dan tidak diperbolehkan  bagi siapapun untuk melakukan transaksi apapun dengannya, dan jika hal itu terjadi maka transaksi tersebut dihukumi tidak sah, karena orang gila itu tidak dianggap segala macam tindakannya baik berkaitan dengan ibadah maupun dunia dan dihukumi tidak sah segala macam ucapannya begitu pula transaksinya, maka tidak sah transaksi jual belinya, sewa menyewanya dan lain-lain dan tidak sah jika dia menjadi wali nikah baik dari putrinya sendiri atau kerabat lainnya.

Dan jika ada seseorang yang telah terlanjur melakukan transaksi dengan orang gila, maka transaksi tersebut dihukumi tidak sah sehingga jika barangnya tersebut masih ada atau terbiasa maka diambil saja darinya sedangkan jika barangnya sudah tidak ada pada dirinya maka dia tidak bisa menuntut apa-apa selain sabar dan menganggap hal itu ujian baginya, dan tidak bisa meminta tanggung jawabkan kepada walinya dengan meminta ganti rugi darinya, karena kesalahan yang sebenarnya terletak pada orang melakukan transaksi dengan orang gila itu harusnya dia tidak teledor dan memeriksa dengan siapa dia melakukan transaksi.

2)      Kapankah Terlepas Hukum Penyitaan Dari Harta Orang Gila ?

Sedangkan hukum penyitaan harta dari seseorang yang gila akan terlepas secara otomatis setelah dia sembuh / waras dari gilanya, sebagaimana hukum penyitaan hartanya tidak tergantung kepada keputusan / pengumuman dari seorang hakim maka terlepasnyapun demikian, sehingga kapan dia sudah sembuh dari penyakit gilanya maka saat itu juga dia sudah dibolehkan kembali  untuk melakukan segala macam transaksi apapun bentuknya berkaitan dengan hartanya, serta kembali lagi kepadanya hak wali nikahnya sehingga dia diperbolehkan kembali untuk menjadi wali nikah .

3.      Safîh (Idiot / Bodoh)

Yang dimaksudkan dengan safîh disini adalah seseorang yang idiot atau seseorang yang terjangkit penyakit down syndrome  yaitu seseorang yang tidak dapat menggunakan hartanya dengan benar sesuai dengan anjuran agama Islam, misalnya seorang yang memubadzirkan hartanya dengan membakar uangnya membuangnya ke laut atau menggunakannya untuk perbuatan yang diharamkan seperti buat minum minuman keras, berzina dan lain-lain.

Maka  harta dari seorang yang Idiot termasuk yang disita demi kebaikan hartanya sehingga tidak dirugikan orang lain yang dapat mengakibatkan hartanya hilang atau berkurang.

 Lain halnya jika seseorang menggunakan hartanya untuk membeli pakaian pakaian yang mahal atau menggunakannya untuk membeli banyak makanan atau membeli makanan yang mahal, maka orang semacam itu tidak dapat disebut idiot karena sebab penggunaan hartanya semacam itu, karena maksud dari adanya suatu harta bagi seseorang adalah untuk menikmatinya sehingga orang tersebut tidak dapat disebut idiot karena sebab itu.

1)      Macam-macam Safîh (Seorang yang Idiot/Bodoh) dan Hukum Penyitaan Hartanya

Perlu diketahui bahwa seorang safîh (seorang yang idiot/bodoh) terbagi menjadi dua macam berikut ini :

  • Safîh muhmal, yaitu seorang yang ketika baligh dia dalam kedaan rosyd (dapat menggunakan hartanya dengan benar) lalu kemudian setelah itu menjadi safîh (idiot /bodoh) apapun sebabnya baik karena kecelakaan atau karena penyakit tertentu dll, maka orang safîh (idiot/bodoh) semacam ini penyitaan hartanya memerlukan keputusan dan pengumuman dari seorang hakim, dan selama belum diputuskan oleh hakim bahwa hartanya disita maka selama itu pula segala transaksinya dihukumi sah hingga adanya keputusan dari hakim setempat bahwa hartanya disita .
  • Safîh mahjur alaih, yaitu seseorang yang baligh dalam keadaan safîh atau idiot, maka seorang safîh /idiot yang semacam ini tidak memerlukan kepada keputusan dan pengumuman dari seorang hakim dalam hukum penyitaan hartanya akan tetapi berlanjut dan bersambung hukum penyitaan hartanya karena sebab dia masih sebagai anak kecil dan berlanjut dengan penyitaan hartanya karena dia seorang safîh / idiot.

2)      Kapan Terlepas Hukum Penyitaan Dari Harta Seorang Safîh ?

Tidak akan terlepas hukum penyitaan dari harta seorang safîh /idiot hingga dia terlepas dari keidiotanya tersebut yaitu sekiranya dia sudah dapat menggunakan hartanya dengan benar, dan kapan hal itu telah terjadi kepadanya  maka di cabut darinya hukum penyitaan dari hartanya tersebut.

4.      Muflis Seorang Yang Bangkrut

Pengertian muflis  dari segi bahasa adalah seseorang  yang tidak punya uang sama sekali alias tidak punya harta, sedangkan menurut arti syar’i adalah seseorang yang hutangnya lebih banyak dari hartanya, misalnya seseorang mempunyai harta Rp 100 juta sedangkan hutangnya berjumlah Rp 150 juta maka orang ini disebut muflis atau orang yang bangkrut.

Dan orang  yang semacam ini akan disita hartanya dengan permintaanya sendiri atau permintaan dari orang-orang yang menghutanginya, dengan syarat hutangnya tersebut sudah terjadi dan telah jatuh tempo harus dibayar, lain halnya jika hutangnya  belum dilaksanakan begitu pula  jika tempo hutangnya belum tiba sesuai dengan kesepakatan maka tidak dapat disita hartanya karena hutang yang semacam itu .

Sebagaimana hal itu pernah Nabi Saw lakukan kepada sahabat mu’ad bin jabal di mana beliau menyita hartanya karena hutangnya kemudian menjual harta yang disitanya tersebut dan membagikannya kepada orang-orang yang menghutanginya sehingga harga dari harta yang disitanya itu dapat menebus lima pertujuh dari keseluruhan hutangnya dan kemudian Nabi Saw bersabda kepada orang-orang yang menghutanginya “hanya itulah yang kalian dapatkan dari hartanya” setelah itu memerintahkan sahabat mu’ad bin jabal untuk pergi ke negri yaman seraya berkata kepadanya “barangkali dengan perjalananmu ini kamu dapat menutupi sisa sisa dari hutangmu”.

1)      Hukum Penyitaan Harta Seorang Muflis

Sedangkan hukum penyitaan hartanya tergantung kepada keputusan seorang hakim dan pengumumannya bahwa harta seorang muflis/ bangkrut tersebut telah disita, dan hakim tidak memutuskan hartanya disita kecuali dengan permintaan dari seorang bangkrut itu sendiri atau  jika orang-orang yang menghutanginya meminta kepada hakim untuk menyita hartanya .

Sedangkan jika sebagian orang yang menghutanginya ada yang meminta kepada hakim untuk disita hartanya dan ada sebagian yang tidak memintanya maka hukumnya diperinci sebagai berikut :

  • Jika jumlah keseluruhan dari hutang orang-orang yang meminta kepada hakim supaya hartanya disita lebih banyak dari harta orang yang bagkrut maka hakim memutuskan harta orang yang bangkrut tersebut disita dengan permintaan mereka, misalnya jumlah dari uang mereka  yang dihutang oleh muflis tersebut sebanyak Rp 150 juta sedangkan harta si muflis itu hanya Rp 100 juta  .
  • Adapun jika jumlah keseluruhan hutang orang-orang yang meminta harta si muflis itu disita tidak melebihi hartanya maka hakim tidak mensita hartanya hingga seluruh orang yang menghutanginya meminta kepada hakim untuk menyitanya atau sebagian besar dari mereka dan uang mereka yang dihutang oleh muflis lebih banyak dari harta muflis / orang yang bangkrut tersebut, misalnya uang mereka yang dihutang oleh muflis adalah Rp 100 juta padahal harta si muflis jumlah keseluruhannya adalah Rp 150 juta maka tidak disita hartanya karena permintaan mereka karena harta muflis masih melebihi jumlah hutangnya kepada mereka.

2)      Bentuk Harta Yang Disita Dari Muflis / Orang Yang Bakrut

Jika seorang muflis / seorang yang bangkrut telah dinyatakan disita oleh hakim, maka dia tidak boleh menggunakan hartanya tersebut untuk transaksi apapun, kemudian hakim melelang atau menjual semua hartanya kecuali disisakan satu stel pakaian serta pakaian orang-orang yang berada dalam tanggungannya dan uang untuk nafkahnya selama sehari semalam dan juga nafkah mereka yang berada dalam tanggungannya, sedangkan hasil dari harga  semua hartanya yang dijual tersebut dibagikan secara rata tergantung kepada persentase dari hutang-hutangnya, dan jika masih tersisa hutang mereka yang belum terlunasi maka tetap menjadi hutang atas orang bangkrut tersebut dan wajib atas mereka memberinya waktu hingga dia dapat melunasi hutang-hutangnya itu dan mereka tidak boleh memaksanya untuk bekerja supaya dapat melunasi hutang mereka .

Dan disunnahkan bagi seorang hakim untuk cepat-cepat menjual semua harta si muflis/orang yang bangkrut tersebut supaya tidak terlalu lama masa tersitanya segala transaksi yang berkaitan dengan hartanya asalkan hal itu tidak sampai menyebabkan penjualan hartanya tersebut dengan harga yang murah .

Sedangkan segala transaksi yang menjadi tanggungannya alias dia lakukan dengan cara berhutang begitu pula segala transaksi apapun yang dilunasinya dengan uang yang akan dihasilkannya maka bukan termasuk yang dilarang atas muflis tersebut untuk  melakukannya karena hal itu tidak ada kaitannya dengan harta yang telah disita oleh hakim sehingga dihukumi sah transaksinya itu dengan cara demikian.

3)      Hukum Memenjarakan Seorang Yang Tidak Mau Melunasi Hutangnya

Seorang hakim boleh memenjarakan seseo-rang yang mempunyai hutang dan belum dilunasi-nya padahal dia termasuk seseorang yang mu’sir atau yang mampu untuk melunasinya, kecuali jika yang punya hutang itu adalah kedua orang tua atau salah satunya sedangkan yang dihutangi adalah anak atau cucunya maka tidak boleh memenjarakannya karena hutangnya tersebut, lain halnya jika seseo-rang yang punya hutang tersebut adalah seorang yang mu’sir yaitu seseorang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya tersebut dengan adanya bukti dengan kemu’sirannya maka hakim itu tidak boleh memenjarakannya.

4)      Cara Pembagian Uang Dari Hasil Penjualan Harta Seorang Muflis Kepada Para Pemberi Hutang

Sedangkan cara membagikan uang hasil dari harga penjualan semua harta orang yang bangkrut itu adalah dengan cara dibagikan seluruhnya kepada orang-orang yang menghutanginya tergantung kepada persentase hutang mereka padanya, bukan tergantung kepada waktu pemberian hutangnya misalnya yang lebih awal memberikan hutangnya harus didahulukan atau dibagi rata kepada mereka! Tidak begitu, akan tetapi dibagikan kepada semua orang yang memberikan hutangan kepadanya secara rata menurut  persentase hutangnya itu,  misalnya yang memberi hutangan kepada seorang yang bangkrut ada tiga orang dengan perincian si A menghutanginya Rp 100 juta lalu si B dan si C sama-sama menghutanginya sebesar Rp 50 juta maka berarti si A berhak mendapatkan sebesar 50% dari hasil penjualan, sedangkan si B dan si C masing-masing berhak mendapatkan 25% nya karena begitulah persentase masing-masing hutangnya.

Sedangkan jika sebagian dari orang-orang yang menghutanginya mendapatkan barang yang pernah dihutangkan kepadanya masih ada padanya misalnya berupa sepeda motor maka dia orang yang paling berhak mendapatkan sepeda motor itu daripada orang lain yang menghutanginya karena motor itu sebenarnya masih miliknya.

5.      Orang Yang Sakit

Yang dimaksudkan dengan orang sakit disini adalah seseorang yang terjangkit dengan penyakit yang akut yang biasanya akan menyebabkan kematian seperti stroke, kanker, gagal ginjal dan lain-lain, dan juga disamakan hukumnya seperti orang yang sakit dengan penyakit akut keadaan seseorang yang biasanya akan mengakibatkan kematian seperti  orang yang akan berangkat untuk berperang, menaiki perahu dalam keadaan laut sedang  badai besar, terjadi wabah penyakit mematikan yang sedang marak dan menular di daerahnya, maka barang siapa yang mengalami hal tersebut di atas maka disita hartanya sebanyak dua pertiga dari keseluruhan hartanya sehingga yang dianggap sah hanya sepertiganya.

1)      Hukum Penyitaan Dari Harta Orang Yang Sakit

Setiap orang yang sakit dengan penyakit yang mematikan dan akut  yang umumnya orang tidak akan selamat dari kematian dengan adanya penyakit semacam itu pada dirinya, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal dan lain-lain, begitu pula tatkala seseorang berada dalam keadaan-keadaan yang akan menyebabkan kematian seperti akan berangkat untuk berperang dan lain-lain, maka secara otomatis orang tersebut tercegah atau disita dari penggunaan dua pertiga dari  hartanya, sehingga  yang dihukumi sah adalah sepertiganya saja hal ini demi kebaikan harta dari ahli warisnya, baik menggunakannya untuk sedekah, wakaf, hibah, wasiat dan lain-lain, lain halnya jika transaksinya berupa jual beli maka dihukumi sah karena toh barang yang dijual belikan tersebut juga akan menjadi milik ahli waris.

Maka transaksi apapun yang dilakukannya pada waktu sakit, yang dianggap dan dihukumi  sah hanya sepertiga dari keseluruhan hartanya atau kurang dari itu .

2)      Hukum Jika Transaksinya Lebih Dari Sepertiga Hartanya

Sedangkan jika transaksinya lebih dari sepertiga dari keseluruhan hartanya  maka yang dianggap sah adalah sepertiga saja sedang selebihnya tergantung kepada persetujuan dari ahli waris dengan perincian sebagai berikut :

  • Jika mereka semua ahli waris menyetujuinya, maka dihukumi sah semuanya sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan keinginan mayit.
  • Dan jika mereka semua tidak menyetujuinya maka yang dihukumi sah hanya yang dalam kategori sepertiga dari hartanya dan selebihnya dibatalkan.
  • Sedangkan jika sebagian menyetujuinya dan sebagian lagi tidak menyetujuinya maka bagian yang menyetujuinya dikurangi haknya dari harta waris untuk menggenapkan apa yang menjadi keinginan mayit dari transaksinya tersebut, sedangkan yang tidak menyetujuinya maka diberikan bagiannya secara penuh  dari harta waris itu.

3)      Hukum  Jika Ternyata Orang Yang Sakit Itu Sembuh Dari Penyakitnya

Dan jika ternyata orang yang sakit itu sembuh dari penyakitnya maka terlepaslah sudah dia dari hukum penyitaan hartanya, sehingga  segala transaksinya yang termasuk dalam kisaran sepertiga dari seluruh hartanya dianggap sah, begitu pula selebihnya tanpa menunggu persetujuan dari semua ahli waris sehingga harus dilaksanakan transaksi tersebut, misalnya bersedekah atau mewakafkan dengan setengah dari hartanya, maka jika ternyata dia sembuh dari penyakitnya tersebut maka dianggap sah semuanya dan harus dilaksanakan, adapun jika dia meninggal karena penyakitnya itu maka tetap yang dihukumi sah, hanya sepertiganya saja, sedangkan selebihnya tergantung kepada persetujuan dari semua ahli warisnya.

Lain halnya jika penyakit yang dijangkitnya adalah penyakit biasa  yang tidak mematikan maka orang tersebut tidak ada yang disita dari  hartanya, transaksi apapun dan berapapun dihukumi sah, akan tetapi jika ternyata setelah itu kemudian dia meninggal karena penyakitnya tersebut, maka dianggap penyakit yang dideritanya tersebut termasuk yang mematikan sehingga jika terlanjur telah melakukan transaksi maka yang dihukumi sah hanyalah sepertiganya saja dan jika lebih dari sepertiga maka selebihnya tergantung kepada persetujuan dari semua ahli waris.

Dikecualikan jika transaksi yang dilakukan oleh orang yang sakit berupa hibah atau wasiat untuk salah satu atau sebagian dari ahli warisnya, maka hukumnya tidak sah dalam keseluruhannya kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya, dan jika semuanya tidak menyetujuinya maka tidak sah semuanya, sedangkan jika ada sebagian yang menyetujuinya dan sebagian lagi tidak, maka yang menyetujuinya diambil  haknya dari harta waris untuk melaksanakannya sedangkan yang tidak menyetujuinya diberikan haknya dari harta waris  secara penuh.

Dan perlu diketahui bahwa persetujuan yang disyaratkan  dari ahli waris akan kelebihan dari sepertiga harta si mayit dalam transaksi yang dilakukan oleh orang sakit itu  begitu pula jika wasiat atau hibah tersebut untuk sebagian dari ahli waris, harus dilakukan oleh mereka setelah meninggalnya orang yang sakit itu bukan semasa hidupnya, karena selagi pada masa hidupnya mungkin mereka menyetujuinya karena tidak enak sama simayit itu dan juga karena setelah meninggalnya orang sakit tersebut barulah harta waris itu menjadi milik ahli waris bukan semasa hidup orang yang sakit itu.

6.      Budak / Hamba Sahaya

Yang dimaksudkan dengan budak disini adalah hamba sahaya yang diperjual belikan yang dirinya adalah milik dari tuannya, maka syari’ telah menyita segala transaksinya demi kebaikan harta tuannya, dan hukum penyitaan segala transaksinya akan terus berlanjut hingga dia terlepas dari perbudakannya.

Ø  Hukum Transaksi Yang Dilakukan Oleh Seorang Hamba

Seorang hamba termasuk mereka yang disita hartanya atau dicegah transaksinya, dengan kata lain jika seseorang mengetahui bahwa orang itu adalah seorang budak maka tidak boleh mengadakan transaksi apapun dengannya, kecuali kalau diketahui bahwa dia dapat mandat dan izin dari tuannya untuk berdagang baru boleh melakukan transaksi dengannya, dan hal itu dapat diketahui dengan pengakuan dari tuannya atau terdapat suatu bukti bahwa dia mendapat izin dari tuannya untuk berdagang, adapun jika hanya berdasarkan pengakuannya saja bahwa dirinya sudah merdeka atau mendapatkan izin dari tuannya, maka tidak boleh dipercaya .

Dan jika ada seseorang yang telah terlanjur melakukan transaksi dengannya padahal ternyata dia adalah seorang budak maka berarti transaksinya tersebut adalah batal dan tidak sah, dan jika barangnya masih ada maka dia mengambil barang tersebut darinya, akan tetapi jika barang tersebut sudah tidak ada lagi apapun sebabnya maka hukumnya diperinci sebagai berikut :

  • Jika tindakannya itu termasuk yang terlaksana dengan kerelaan dari yang mempunyai barang tersebut seperti jual beli dengannya dan lain-lain, tentunya orang yang menjual barang kepadanya atau membeli sesuatu darinya dengan kerelaannya, maka ganti ruginya berada dalam tanggungannya dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tuannya dan tidak terkait dengan harga dari budak tersebut, akan terkait dengan tanggungan dari budak itu sendiri ketika merdeka nanti sehingga kapan dia telah merdeka maka pada saat itu dia boleh meminta ganti rugi kepadanya atas transaksinya tersebut .
  • Jika tindakannya tersebut termasuk yang terlaksana bukan dengan kerelaan dari pemiliknya seperti jika si budak tersebut membunuh atau melakukan tindak pidana kepada orang itu, di mana tentunya hal itu tidak diharapkan oleh orang yang terbunuh atau tidak ada satu orangpun yang rela dilakukan suatu tindak pidana kepadanya, dan jika hal itu terjadi dari hamba tersebut maka ganti rugi yang harus ditanggung terkait dengan harga dari budak tersebut artinya budak itu harus dijual lalu diberikan dari harganya tersebut sebagai ganti rugi atau diyahnya, kecuali jika tuannya menebusnya dan menanggung ganti ruginya tanpa menjualnya .
  • Jika budak tersebut termasuk yang diberikan izin atau mandat oleh tuannya untuk berdagang maka segala transaksinya berkaitan dengan harta dagangannya tersebut atau dari keuntungan yang akan diperoleh dalam perdagangan tersebut .

 

7.      Rôhin (Orang Yang Menggadaikan Suatu Barang Karena Hutangnya

Yang dimaksudkan dengan Rôhin disini adalah seorang yang menggadaikan suatu barang sebagai jaminan dari hutangnya yang diletakkan kepada murtahin (orang yang menerima gadaian /orang yang memberi hutangan), maka barang yang digadaikan yang ada pada murtahin tidak boleh dipergunakan untuk transaksi apapun karena agama menyitanya demi kebaikan dari harta murtahin (supaya tetap menjadi jaminan dari hutangnya yang akan dijual tatkala dia tidak mampu melunasinya),  kecuali jika si murtahin memberi izin untuk menggunakannya .

Dan tidak akan terlepas hukum penyitaannya kecuali jika hutangnya kepada murtahin telah lunas atau murtahin mengembalikan barang gadaian tersebut baru dia bebas menggunakannya untuk tujuan transaksi apapun.

8.      Seorang Murtad

Seorang murtad adalah seseorang yang memutus keislamannya baik dengan perkataan seperti perkataannya “tuhanku ada tiga”“ atau dengan perbuatan, seperti jika seseorang bersujud kepada patung, atau dengan niat misalnya seseorang berniat dalam hatinya “bahwa besok dia akan keluar dari agama Islam” maka semenjak lintasan niat itu terlintas dalam hatinya maka mulai saat itu juga dia dihukumi  murtad .

Dan jika seseorang telah keluar dari agama Islam alias telah dihukumi murtad maka saat itu juga  hartanya disita oleh hakim dan hartanya tersebut tergantung kepada keadaannya di kemudian hari yaitu sebagai berikut :

  • Jika ternyata dia kembali memeluk agama Islam dan bertaubat maka semua hartanya itu dikembalikan kepada dirinya sehingga tercabut hukum penyitaan hartanya .
  • Dan jika dia tetap dalam keadaan kemurtadannya tersebut dan tidak mau kembali ke agama Islam dan bertaubat karenanya, maka dia dipenggal lehernya oleh hakim dan hartanya dihukumi menjadi harta fai’ (yaitu harta yang didapat dari orang kafir tanpa melalui peperangan) dan menjadi hak kaum muslimin seperti harta ghonimah di dalam cara pembagiannya.

Dan tidak akan terlepas hukum penyitaan hartanya tersebut kecuali jika dia kembali memeluk agama Islam maka jika hal itu telah dilakukannya, maka akan terlepas hukum penyitaan hartanya dan dia bebas menggunakannya lagi untuk transaksi apapun.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*